Jejak-kriminal.com
SUMUT , Batu Bara-Kementerian Perhubungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung sebagai Fasilitator dari stakeholder dan Perusahaan di Kawasan industri Proyek Strategis Nasional (PSN) Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara Sumatera utara.
Menyalurkan bantuan 100 pcs Jacket Pelampung laut +1 pcs Standar alat safety lifebuoy untuk masing-masing warga masyarakat nelayan atau masyarakat maritim dari empat desa, satu kelurahan.
Penyerahan bantuan dihalaman Kantor KSOP Kuala Tanjung, Selasa (04/05/2025).
Sesuai hasil rapat sosialisasi bersama KSOP kelas III Kuala Tanjung sebelumnya, dan ditetapkan yang mendapatkan bantuan diantaranya Desa Kuala Indah, Desa Kuala Tanjung Kecamatan Seisuka, Desa Lalang, Desa Medang, dan Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras.
Kepala KSOP Kelas III Kuala Tanjung, Juanda, Capt, S.Si.T.,M.M., M.MAR., kepada awak media diantaranya mengatakan: bahwa dalam hal ini KSOP Kuala Tanjung hanya sebagai fasilitator dari para pemberi bantuan, pihak Stakeholder, dan Para pengusaha industri Kuala Tanjung.
Bantuan pelampung untuk menjaga peningkatan keselamatan dari para masyarakat nelayan atau masyarakat maritim, ketika aktifitas kelaut sebagai nelayan.
Masyarakat nelayan atau maritim desa Kuala indah menolak bantuan 100 pcs dan mengusulkan antara 300-350 pcs jacket pelampung.
Awak media menyambangi Matsyah kepala Pemerintahan Desa Kuala Indah dan menyampaikan: Terkait ketidak hadirannnya dan menolak untuk menerima bantuan dari KSOP Kelas III Kuala Tanjung perlu kita fahami bersama.
Secara geografis PT. Pelabuhan Indonesia hubungan Int” Kuala Tanjung adalah menjorok kelaut masuk wilayah desa Kuala Indah.
Kedua, jika KSOP memilki program untuk kerjasama lingkungan khususnya menyangkut perhatian dan keselamatan pelayaran lalu lintas laut, untuk meningkatkan keselamatan masyarakat nelayan atau yang disebutkan masyarakat maritim.
Kenapa mestinya pihak dari KSOP ketika menjalankan program tidak terlebih dahulu mendata jumlah dari para masyarakat nelayan, khususnya masyarakat nelayan terdekat.
Kami masyarakat pemerintahan desa Kuala Indah telah mengusulkan bantuan sejumlah 300-350 pcs jacket pelampung, namun tidak direspon, dan hanya 100 pcs.
Kesimpulannya kami tolak, karena dengan cuma 100 pcs dengan jumlah warga nelayan mencapai lima ratusan akan menimbulkan rasa ketidak adilan, sebut Matsyah.
Lanjut Matsyah, mari kita berhitung.
Jumlah Jacket pelampung yang disiapkan cuma 500 pcs, ditambah 5 pcs disebut pelampung bentuk bulat dari jenis bahan dari fiber.
Harga satuan Jacket pelampung standart cuma Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/ 1 pcs. Harga lima pelampung bulat kalau tidak salah paling harganya dua ratusan ribu rupiah.
500 x 100.000 = Rp. 50.000.000
(Lima Puluh Juta Rupiah), harga lampung bulat 5 x 200.000 = Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) ditambah operasional, baru berapa anggarannya.
Matsyah menambahkan, jika benar anggaran tersebut keseluruhan berasal dari stakeholder, termasuk Perusahaan PT. Inalum, PT. Wilmar, PT. Pelindo, PT. PTI, dll, hanya sebesar itu dalam bilangan pembagian, baru berapa sumbangan yang diberikan masing-masing dari setiap stakeholder dan jumlah Perusahaan tersebut diatas.
Secara berpikir tidak masuk logika. Kami masyarakat pemerintahan desa Kuala Indah hanya meminta tambahan sebanyak dua ratusan pcs pelampung, itu tidak terpenuhi.
Kegiatan ini mestinya program dari Kementerian Perhubungan, jika program pastinya tersedia anggarannya, jika bukan program, ngapain Kementerian Perhubungan nambah kerjaan sebagai fasilitator.
Tanpa fasilitator, sebelumnya para Perusahaan di Kuala Tanjung sudah terjalin baik hubungan antar masyarakat, maupun Pemerintahan desa
Sebenarnya kami bisa saja keberatan atas beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung, dengan hadirnya Pelabuhan dan banyaknya pelayaran kapal pastinya kehidupan nelayan terganggu. Dan kami siap melakukan unjuk rasa terkait hal ini, ungkap Matsyah. (Ruslan)
