Jejak-kriminal.com // JAWATIMUR , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep menggelar agenda rapat koordinasi dan penyuluhan hukum bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia, bertempat di aula DPMD Kabupaten Sumenep, Jumat (22/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran DPMD Kabupaten Sumenep, perwakilan Kejaksaan Negeri Sumenep, para camat, serta para kepala desa yang tergabung dalam PKDI Kabupaten Sumenep.
Turut hadir pula Plt Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Yusup Anwar Sahroni. Dalam sambutannya disampaikan bahwa agenda tersebut bertujuan memperkuat tata kelola desa yang profesional dan taat terhadap aturan hukum.
Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menambah wawasan hukum di tingkat desa agar pemerintahan desa semakin adaptif, transparan, edukatif, dan preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan desa.
Forum tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman seluruh kepala desa terhadap aturan hukum, khususnya terkait tata kelola keuangan desa serta pelaksanaan pembangunan yang menyeluruh bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah desa diharapkan tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan pendampingan di tengah dinamika serta regulasi yang terus berkembang.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes), Muklis, secara terpisah menyampaikan kepada media bahwa desa harus memegang teguh prinsip pembangunan dan tata kelola keuangan desa yang nilainya sangat besar.
“Kemajuan desa menjadi prioritas utama DPMD Kabupaten Sumenep. Karena itu, setiap desa harus berjalan sesuai aturan agar ke depan mampu selaras dengan kebutuhan masyarakat demi kemajuan desa,” ungkapnya.
(Lipsus Jatim)
