Jakarta — Maraknya kemunculan private server untuk game lawas Seal Online kembali menjadi sorotan. Nama-nama server seperti Seal Savage, Seal Classic, hingga Seal Emperor bermunculan, namun umurnya relatif pendek — rata-rata hanya bertahan 3 hingga 6 bulan sebelum tutup, lalu muncul kembali dengan nama baru.

Fenomena ini memicu pertanyaan serius: apakah praktik ini legal? Bagaimana nasib uang pemain yang sudah dibelanjakan di dalam server?

Private Server: Populer tapi Bermasalah

Server privat hadir karena versi resmi Seal Online Indonesia yang dikelola oleh publisher Lyto telah resmi ditutup sejak 2017. Pemain lama yang merindukan nostalgia akhirnya beralih ke server non-resmi.

Namun, keberadaan server privat memiliki masalah mendasar:

1. Tidak memiliki lisensi resmi dari pengembang asli (Playwith Korea).
2. Menggunakan source code/game client tanpa izin yang masuk dalam pelanggaran hak cipta.
3. Umur server pendek: banyak operator hanya bertahan 3–6 bulan sebelum menutup, menghilangkan data dan aset pemain, lalu membuka server baru dengan nama berbeda.

Akibatnya, pemain sering merasa dirugikan. Mereka sudah mengeluarkan uang untuk top-up, item mall, atau transaksi antar pemain (Real Money Trade / RMT), namun aset tersebut lenyap saat server ditutup mendadak.

Aspek Hukum yang Mengikat

1. UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

• Pasal 9 ayat (1): Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya.
• Pasal 113 ayat (3): Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak untuk kepentingan komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

➡️ Artinya, operator server privat yang memperbanyak dan mendistribusikan game Seal Online tanpa izin melanggar hak cipta.

2. UU ITE (No. 11 Tahun 2008 jo. No. 19 Tahun 2016)

• Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dilarang menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen.
• Pasal 30–32: Mengakses atau memanipulasi sistem elektronik tanpa izin bisa dipidana.

➡️ Praktik top-up di server privat rawan dikategorikan sebagai transaksi elektronik yang menyesatkan, sebab operator tidak memberi jaminan legalitas dan keberlanjutan server.

3. UU Perlindungan Konsumen (No. 8 Tahun 1999)

• Pasal 4 huruf a: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
• Pasal 8: Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji.

➡️ Jika pemain dirugikan oleh penutupan server tanpa kejelasan, operator dapat dianggap melanggar hak konsumen.

Risiko Nyata Bagi Pemain

1. Kerugian Finansial
   Pemain yang melakukan pembelian item bisa kehilangan uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah saat server tutup mendadak.
2. Tidak Ada Perlindungan Hukum
   Karena sifatnya ilegal, pemain tidak bisa menuntut secara perdata layaknya pada layanan resmi.
3. Data Pribadi Rawan Bocor
   Pendaftaran akun biasanya hanya lewat website sederhana tanpa perlindungan data. Informasi email, nomor HP, bahkan rekening bisa disalahgunakan.
4. Sistem “Siklus” 3–6 Bulan
   Banyak operator server privat diduga sengaja membatasi umur server untuk “menyedot” uang pemain dalam waktu singkat, kemudian kabur, lalu membuka server baru dengan nama berbeda.

Pendapat Ahli Hukum Digital

Praktisi hukum siber menegaskan bahwa private server jelas masuk wilayah pelanggaran hak cipta. Namun, aparat sering baru bisa bertindak bila ada aduan dari pemegang lisensi (dalam hal ini Playwith Korea).

“Pemain yang mengalami kerugian karena top-up di server privat bisa melapor menggunakan dasar UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen, meskipun jalurnya rumit. Yang paling tepat sebenarnya adalah penindakan dari pemilik lisensi resmi,” ujar salah satu pakar hukum digital yang enggan disebutkan namanya.

Upaya Pencegahan dan Edukasi Publik

• Hindari transaksi berisiko: jangan lakukan top-up di server privat, kecuali siap menanggung kerugian.
• Waspada penipuan RMT: banyak kasus uang hilang karena transaksi item antar pemain tidak diawasi.
• Dorong regulasi: Kominfo dan aparat penegak hukum perlu memperketat pengawasan server ilegal yang beroperasi di Indonesia.

Fenomena private server Seal Online memang memberikan nostalgia bagi gamer lama, tetapi tidak menghapus fakta bahwa aktivitas tersebut ilegal dan sarat risiko. Dengan umur server yang hanya 3–6 bulan, praktik ini cenderung merugikan pemain, terutama dari sisi finansial dan keamanan data.

Bagi masyarakat, nostalgia tidak sebanding dengan kerugian. Dan bagi aparat, ini menjadi PR besar dalam penegakan hukum digital agar praktik serupa tidak terus menjerat konsumen.

Dampak Hukum Bagi Pemilik & Pembuat Private Server

Mendirikan, mengelola, dan mengambil keuntungan dari private server seperti Seal Savage, Seal Classic, atau Seal Emperor bukan sekadar “hobi”, tapi bisa berujung pidana dan denda. Berikut dasar hukumnya:

1. UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

• Pasal 113 ayat (3):
  Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak untuk kepentingan komersial suatu ciptaan dipidana dengan:
  • Penjara paling lama 4 (empat) tahun
  • dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
• Pasal 113 ayat (4):
  Jika perbuatan dilakukan dalam skala komersial yang lebih besar, ancamannya:
  • Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
  • dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

➡️ Membuat dan mengelola server privat jelas termasuk memperbanyak dan menyebarluaskan karya tanpa izin untuk tujuan komersial (misalnya menjual item mall, top-up, atau RMT).

2. UU ITE (No. 11 Tahun 2008 jo. No. 19 Tahun 2016)

• Pasal 30 & 32:
  Mengakses atau memanipulasi sistem elektronik tanpa izin (termasuk membongkar source code game resmi untuk dipakai ulang) bisa dipidana:
  • Penjara paling lama 8 tahun
  • dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

➡️ Membuat server privat umumnya dilakukan dengan cara reverse engineering atau pembajakan file server resmi, yang masuk ranah ini.

3. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

• Pasal 62 ayat (1):
  Pelaku usaha yang melanggar larangan pada Pasal 8 (menjual barang/jasa tidak sesuai janji) dapat dipidana:
  • Penjara paling lama 5 tahun
  • atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

➡️ Operator server privat yang menutup server secara tiba-tiba dan menghilangkan hak pemain bisa dianggap menipu konsumen.

Ringkasan Ancaman Hukuman

Dampak Nyata bagi Pemilik & Pembuat

1. Pidana penjara → ancaman 4–10 tahun bila dilaporkan pemegang hak cipta (Playwith Korea) atau korban transaksi.
2. Denda miliaran rupiah → maksimal Rp4 miliar jika terbukti melanggar UU Hak Cipta.
3. Penyitaan aset → perangkat server, domain website, dan rekening hasil transaksi bisa disita.
4. Pemblokiran website → Kominfo berhak memutus akses situs server ilegal.
5. Reputasi kriminal → bisa dicatat sebagai tindak pidana hak cipta/ITE, mempersulit karier di masa depan.

👉 Jadi, bagi pembuat atau pemilik server privat, risiko hukum sangat berat. Bagi pemain, jika ikut melakukan transaksi, bisa jadi korban penipuan #GEBESEAL