Jejak-krimimal.com-Jatinangor Sumedang. Senin 05 Januari 2026. Di balik label prestisius sebagai kota pendidikan, Jatinangor menyimpan ironi yang kian nyata. Kawasan yang dikelilingi kampus besar seperti IPDN, Universitas Padjadjaran (Unpad), dan ITB justru menjadi saksi bagaimana kebijakan penertiban dilakukan tanpa keadilan sosial. Pedagang kecil kehilangan penghasilan, digusur tanpa solusi, dan dibiarkan bertahan sendiri di tengah laju pembangunan.
Penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) di sekitar jalur strategis kampus kembali menyisakan luka. Lapak-lapak sederhana yang selama bertahun-tahun menjadi sumber nafkah keluarga hilang dalam sekejap. Tidak ada fasilitas pengganti. Tidak ada ganti rugi. Bahkan dialog pun nyaris tak pernah terjadi.
“Kami disuruh tertib, tapi tidak diberi tempat. Kalau tidak berjualan, kami makan dari mana?” keluh seorang pedagang di sekitar kawasan pendidikan Jatinangor.
Kebijakan ini diklaim sebagai upaya penataan dan ketertiban kawasan kampus. Namun di lapangan, penertiban lebih menyerupai pengusiran sistematis terhadap ekonomi kecil. Negara hadir dengan aparat, tetapi absen ketika rakyat kehilangan penghasilan.
Ironisnya, keberadaan pedagang kecil justru menjadi bagian penting dari ekosistem kampus. Mahasiswa membutuhkan makanan murah, kebutuhan harian, dan jasa sederhana. Namun ketika kawasan mulai “dipoles” demi citra modern dan investasi, pedagang kecil dianggap pengganggu estetika.
Sementara pedagang digusur, proyek-proyek besar terus tumbuh. Bangunan komersial, apartemen mahasiswa, dan pusat bisnis berdiri megah. Pembangunan berjalan, tetapi tidak untuk semua. Yang kuat bertahan, yang kecil disingkirkan.
“Pengamat sosial menilai kebijakan ini mencerminkan pembangunan tanpa empati. “Jika penertiban tidak disertai relokasi layak dan perlindungan ekonomi, maka itu bukan penataan, melainkan pemiskinan struktural,” ujarnya.
Lebih menyedihkan, kampus-kampus besar yang berdiri di Jatinangor seolah memilih diam. Sebagai pusat intelektual dan moral, seharusnya institusi pendidikan turut bersuara ketika masyarakat sekitar terdampak kebijakan yang tidak adil. Namun hingga kini, pedagang kecil tetap berjuang sendirian.
“Pertanyaan yang Menggantung
Untuk siapa Jatinangor dibangun?
Mengapa pedagang kecil selalu menjadi korban pertama kebijakan
Di mana tanggung jawab pemerintah dan kampus ketika rakyat kehilangan mata pencaharian?
“Jika kota pendidikan tidak mampu melindungi rakyat kecil di sekitarnya, maka label itu patut dipertanyakan. Sebab pendidikan sejati bukan hanya soal gedung megah dan gelar akademik, tetapi keberpihakan pada kemanusiaan dan keadilan sosial.
Media Jejak-keiminal.co.- mencatat: di Jatinangor, pembangunan terus melaju, tetapi keadilan tertinggal jauh di belakang.” Pungkasnya.
