Garut Jejak-kriminal.com-Pakenjeng. Di bawah naungan langit Pakenjeng yang hijau, sebuah simfoni keadilan baru saja dikumandangkan. Pada Jumat (10/04/2026),
Aula Kantor Kecamatan Pakenjeng menjadi saksi bisu saat Barisan Kepemudaan Republik Indonesia (BK-RI) DPK Garut bersama lintas instansi, merajut kembali benang-benang legalitas yang sempat terputus melalui Sidang Isbat Nikah Terpadu.
Bukan sekadar urusan tinta di atas kertas, kegiatan ini adalah pesan mendalam tentang memuliakanmu martabat manusia di hadapan Tuhan dan Negara.
Sujud Syukur atas Kepastian Hak
Pernikahan adalah ikatan suci (mitsaqan ghalizha). Namun, tanpa legalitas negara, hak-hak istri dan anak seringkali terabaikan dalam labirin administrasi. Sebanyak 20 pasangan pemohon kini bisa bernapas lega. Dengan fasilitasi dari Disdukcapil, Kemenag, dan Pengadilan Agama Garut,
status pernikahan mereka kini memiliki kekuatan hukum yang absolut.
”Keadilan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berani menjemputnya dengan ikhtiar,” ujar
perwakilan BK-RI SOK Garut dengan nada menyentuh.
Kritik Ekologis: Hukum bagi Man semestaku bagi Semesta
Di balik kemeriahan acara ini, terselip pesan kritis yang mendalam. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada dokumen kependudukan semata. Sebagaimana BK-RI memperjuangkan kepastian hukum bagi keluarga, masyarakat juga diajak untuk kritis terhadap hukum alam.
Pakenjeng yang dianugerahi kekayaan alam melimpah adalah titipan Tuhan Yang harus dijaga.
BK-RI menekankan bahwa ketertiban administrasi harus berjalan beriringan dengan ketertiban ekologis. Jika hukum pernikahan ditegakkan untuk melindungi keturunan, maka hukum lingkungan harus ditegakkan untuk melindungi masa depan tempat keturunan itu berpijak.
Ketimpangan hukum-baik itu ketidakpedulian terhadap administrasi warga pelosok maupun pembiaran terhadap perusakan lingkungan—adalah musuh bersama yang harus diperangi oleh semangat kepemudaan.
Sinergi dan Komitmen Berkelanjutan
Kegiatan ini mengacu pada amanat UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, di mana pemuda bukan sekadar penonton, melainkan aktor utama dalam pemberdayaan sosial. Kehadiran Forkopimcam Pakenjeng mempertegas bahwa ketika birokrasi melunak dan nurani bergerak, keadilan sosial bukan lagi sekadar jargon politik.
Pasangan mendapatkan pengakuan hukum untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran.
Edukasi Hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat pelosok akan pentingnya hak sipil.
Harmoni Sosial:
Menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib secara administrasi dan beradab secara religi.
Refleksi Akhir
Langkah BK-RI Garut di Pakenjeng adalah sebuah tamparan lembut bagi kita semua: bahwa di balik megahnya pembangunan kota, masih ada saudara-saudara kita di pelosok yang merindukan pengakuan negara.
Mari kita jaga hukum ini seserius kita menjaga tanah air kita. Sebab, rumah tangga yang sah secara hukum adalah pondasi bangsa, dan alam yang terjaga adalah warisan abadi bagi anak cucu kita kelak.” Pungkas
(Asep Hidayat)
