CIANJUR, Jejak-kriminal.com – Sejumlah orang tua siswa/wali siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten cianjur mempertanyakan adanya biaya sampul raport bagi pelajar. Siswa- siswi SDN yang diduga dibebankan biaya sebesar Rp 50.000 per siswa untuk sampul raport.
“Per siswa diminta Rp 50.000 untuk pembayaran sampul raport. Ini kan aneh, tidak sesuai dengan yang digembor-gemborkan oleh pemerintah. Jangankan sampul raport, untuk buku tulis siswa saja bisa dibelikan oleh pihak sekolah dari dana BOS,” kata salah seorang orangtua murid, yang enggan disebut namanya, kepada awak media,
Ia menanyakan, apakah hanya di Kabupaten cianjur? Ganti sampul raport anak SD program dari Dinas Pendidikan? Siswa diwajibkan bayar Rp 50.000.
Orang tua siswa lainnya, DN, mengatakan, hal ini menurutnya cukup membebani para orang tua siswa, terutama yang kurang beruntung secara ekonomi.
“Secara pribadi saya tidak menjadi masalah, tapi bagi orang tua siswa lain cukup terbebani, terlebih adanya iuran itu menjelang hari raya idul adha kemarin. Dan perlu saya tegaskan, yang menjadi persoalan di sini bukan sekedar Rp 50.000-nya, tetapi secara aturan itu boleh atau tidak? ini kan tidak ada penjelasan dari pihak sekolah,” paparnya.
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kepala sekolah SDN Sukasari Hj.E. mengatakan pada awak media untuk sampul rapot, memang kami semua itu sepakat, itu dikembalikan lagi kepada orang tua, jika memang itu perlu ya boleh, tinggal kesediaan mereka tapi kami tidak mewajibkan sebetulnya, karena disekolah juga ada.
Makanya kami kembalikan kepada orang tua siswa bagi yang mau saja, sebetulnya tidak di wajibkan.
Tidak ada pemaksaan, kami juga dari dulu gitu, hanya biasa perusahaan yang biasa yang datang, tapi kalau sekolahnya sudah memfasilitasi dan tidak mewajibkan
Masih kata kepala sekolah, Hj E dari kami sendiri ketika datang dari kantor kita berikan ke anak, tapi kalau ada penawaran boleh, tapi kita kembalikan lagi pada orang tua karena tidak wajib.
Saat di singgung sampul rapot ditawarkan dari perusahaan mana atau dari dinas mana hj E mengatakan. Ia karena perusahaan yang datangnya itu, jadi tidak diwajibkannya itu tergantung kepada kembali kepada sekolah dan orang tua, karena kami juga selalu koordinasi kepada orang tua. Kalau sekiranya kalau memang masalah keuangan bisa jadi masalah,
Tapi kembali kepada kebutuhan mereka cuma kami tidak mewajibkan. Apa lagi itu semua orang tua yang mau nya juga sekolah tidak menanggung.
Sebelumnya juga orang tua diberi tahu atau di rapatkan terlebih dahulu apa lagi menyangkut masalah keuangan. Itu kembali kepada orang tua.
Komite juga kami libatkan karena itukan ijin kompaknya kan komite, itu kan yang menjembatani semua itu, karena kami sudah terkapar makanya kami undang komite karena komite yang berhak sepenuhnya. Komite juga di ajak berbincang dulu kemudian kami undang semuanya. Pada dasarnya mungkin semua butuh sampul, tapikan tidak semua orang tua siswa mampu makanya di kembalikan dengan musyawarah itu kami tidak mewajibkan, tapi kalau ada yang mau mereka minta pada kami misalnya tolonglah Bu kami titip baru kami melayani paparnya.
Ketika Awak media menginvestigasi kepada dinas terkait ,Akan segera saya tindak tegas dan tolong kepada rekan-rekan Media selalu memperhatikan kinerja aparatur negara” Tandasnya
Red