Jejak-kriminal.com || Tebing Tinggi Sumut – Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di inisiasi Pemerintahan Prabowo – Gibran ternyata masih banyak yang perlu dibenahi terutama penempatan tenaga profesional yang menjalankan managemen operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi sebagai ujung tombak suksesnya program MBG.
Pemerintahan Prabowo – Gibran sudah memberikan skala prioritas terhadap para top managemen SPPG yang terdiri Korwil, Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntannya dengan memberi status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru bekerja sekira 6-7 bulan semenjak mereka bergabung di managemen MBG. Berbeda dengan tenaga guru honor yang berjibako bertahun-tahun yang belum tentu berpredikat P3K.
Salah satu top managemen MBG bernama Widya Pertiwi selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Kota Tebing Tinggi yang memimpin 25 SPPG dari 10 yayasan pendiri ternyata jauh dari kata layak memegang jabatan sebagai Korwil MBG Kota Tebing Tinggi.
Berdasarkan pantauan awak media dan informasi dari beberapa sumber yang dirahasiakan, Widya Pertiwi sosok yang arogan dan bengis dalam menjalankan kepemimpinannya. Suka memecat para pekerja yang disebut relawan SPPG tanpa ada surat peringatan atau pembinaan terlebih dahulu. Justru langsung memecat pekerja tersebut tanpa kemanusiaan.
Widya Pertiwi selaku Korwil seyogianya harus memantau 25 SPPG yang ada di Kota Tebing Tinggi apakah kelayakan operasional SPPG tersebut sudah sesuai standarisasi yang diterapkan pemerintah c/q Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ir. Dadan Hindayana ???
Dugaan pembiaran secara tidak profesional yang dilakukan Widya Pertiwi yang dapat merusak citra program MBG itu terjadi di salah satu SPPG dari Yayasan Merah Putih Sejati yang terletak di Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yang akan diungkap sesuai temuan fakta juga informasi valid pada berita selanjutnya.
Mengacu kepada informasi terkini maupun selanjutnya, kiranya status Widya Pertiwi selaku Korwil MBG Kota Tebing Tinggi yang berpredikat sebagai P3K tidak layak dan agar dievaluasi kembali status P3K nya oleh pemerintah c/q Kepala BGN agar program MBG untuk anak Indonesia khususnya di Kota Tebing Tinggi sesuai dengan ekspektasi pemerintah pusat.
Pewarta: Budi Hartono / Kaperwil Sumut.
