SUMENEP, Batu Putih – 07 Februari 2025 – Seorang Koordinator Lapangan (Korluh) BPP P3K di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, diduga memberikan respons yang tidak profesional saat dikonfirmasi oleh media terkait program ketahanan pangan yang tengah dilaksanakan.
Dalam pernyataan yang disampaikan, Korluh tersebut terkesan menghindar dari pertanyaan dan berkelakar, bahkan menyebutkan bahwa pertanggungjawabannya hanya kepada Kepala Dinas, bukan kepada media.”Ucapnya Nada Tinggi
Sikap seperti ini patut disayangkan, karena seorang pegawai pemerintah seharusnya memberikan jawaban yang jelas dan tepat terhadap pertanyaan yang diajukan, terutama terkait dengan program-program yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Sebagai aparatur negara, pegawai harus selalu taat pada aturan dan transparan dalam menjalankan tugasnya, apalagi mereka masih berstatus sebagai P3K dan belum memegang jabatan setingkat Kepala Dinas.”Pungkas Fausen LSM DCW
Pada saat konfirmasi dilakukan oleh media, Korluh yang berinisial AT, justru memberikan respons yang terkesan tidak profesional dan tidak memahami peran media sebagai alat kontrol sosial, sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Ketika ditanya mengenai kemajuan program ketahanan pangan, Korluh tersebut malah menghindar dengan mengatakan bahwa ia hanya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bukan kepada media.
Dari percakapan yang terjadi melalui telepon pada tanggal 7 Februari 2025 pukul 14.00 WIB, Korluh tersebut menunjukkan sikap yang tidak kooperatif, bahkan berbicara dengan nada tinggi. Padahal, sebelum melakukan konfirmasi, tim media telah melakukan pengecekan lapangan terkait informasi yang diminta.
Menghadapi situasi ini, diharapkan Kepala Dinas DKPP Kabupaten Sumenep segera mengambil tindakan dengan memindahkan Korluh yang diduga tidak profesional ini ke kecamatan atau BPP lain, demi kelancaran pelaksanaan program ketahanan pangan yang sedang berjalan.
Diharapkan bahwa tindakan tersebut dapat memastikan keberhasilan program dan menghindari adanya potensi hambatan dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.”Tutup
Lipsus Andi Abdl, SH
