Jejak-kriminal.com-Medan Kamis 19 Juni 2025. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan menyampaikan himbauan resmi kepada seluruh pengguna jalan agar tidak menerobos lampu merah. Himbauan ini didasarkan tidak hanya pada kepentingan keselamatan, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
Landasan Hukum Terkait Tertib Berlalu Lintas. 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal-pasal penting yang menjadi dasar penegakan tertib lalu lintas:
Pasal 287 Ayat (2)
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan melanggar peraturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.
Pasal 104 Ayat (1)
Pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri dan/atau peralatan pengatur lalu lintas seperti lampu lalu lintas.
Pasal 106 Ayat Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Himbauan ini juga merupakan bagian dari upaya keterbukaan dan edukasi publik sebagaimana diatur .
Pasal 3 huruf c dan
Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana kebijakan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan ketertiban umum.
Satlantas Kota Medan menyampaikan himbauan ini sebagai bentuk keterbukaan informasi dan edukasi masyarakat dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan teratur.
Mengapa Anda Tidak Boleh Melanggar Lampu Merah
Mencegah kecelakaan fatal Menjaga kelancaran arus lalu lintas
Menjadi teladan bagi sesama pengguna jalan, Menghindari sanksi hukum dan tilang elektronik (ETLE)*
Pelanggaran terhadap lampu lalu lintas akan dikenakan sanksi tilang secara elektronik dan datanya tercatat dalam sistem penegakan hukum nasional. Tidak ada toleransi bagi pelanggar, karena keselamatan seluruh pengguna jalan menjadi prioritas utama.
( Biro Medan)
