PIKIRAN RAKYAT – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat terus menggenjot program ketahanan pangan nasional melalui penanaman komoditas jagung secara masif. Memasuki pertengahan tahun 2026, skema kolaboratif yang diusung oleh Polda Jabar dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan dan berpotensi menjadi acuan di tingkat nasional.
Hingga Kamis, 9 April 2026, jajaran kepolisian di wilayah hukum Polda Jabar telah merealisasikan penanaman jagung di lahan seluas 9.147,02 hektare. Angka tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi potensi lahan garapan yang tersedia, yakni mencapai 21.008 hektare.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Komisaris Besar Fadly Samad, menegaskan bahwa langkah kepolisian ini merupakan aksi nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial semata. Program tersebut secara aktif melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Kami tidak bekerja sendiri. Ini adalah gerakan massal. Hingga hari ini, kami sudah menanam di atas 9 ribu hektare, dan ini akan terus kami perluas karena potensi lahan kami masih sangat besar, sekitar 21 ribu hektare lebih,” kata Fadly pada Kamis 9 April 2026.
Hasil panen dari lahan-lahan yang digarap pun mencatatkan serapan yang sangat positif. Polda Jabar mencatat sebanyak 3.700,13 ton jagung telah diserap oleh gudang Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Di sisi lain, serapan terbesar justru masuk ke industri pakan ternak.
Didampingi Kabagbinkar Ajun Komisaris Besar Condro Sasongko, Fadly menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pabrik pakan menjadi instrumen krusial untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
“Serapan ke pabrik pakan mencapai 75.066 ton. Ini sangat penting karena petani tidak perlu khawatir hasil panennya tidak terserap. Harga jagung kita jaga agar petani tetap sejahtera, sekaligus mendukung industri peternakan di Jawa Barat,” tuturnya.
Kunci keberhasilan program strategis ini terletak pada pendekatan unik yang dinamai “Keroyok Bareng Rame-Rame”. Melalui program turunan “1 Desa 1 Hektare”, warga secara masif diajak untuk memanfaatkan lahan kosong. Adapun lahan yang digunakan menerapkan sistem pinjam manfaat dari lahan kurang produktif milik Perhutani dan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) secara legal dan terstruktur.
Menariknya, dalam hal permodalan, Polda Jabar tidak membebani anggaran internal kepolisian. Mereka merajut tiga pilar pembiayaan utama: Koperasi Polri (Primkoppol), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan mitra. Kombinasi ini dinilai efektif sebagai bantalan modal bagi masyarakat.
Jangan tanya soal biaya, karena kami sudah siapkan skema lengkap. Ada KUR untuk petani, ada Primkoppol yang khusus mendampingi anggota dan masyarakat binaan, serta CSR dari perusahaan. Ini membuat petani tidak terbebani modal di awal,” kata Fadly.
Antusiasme petani untuk mengakses permodalan ini pun tercatat sangat tinggi. Dari 498 petani yang didaftarkan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan KUR, sebanyak 406 petani telah berhasil mencairkan dananya.
“Ini artinya perbankan percaya pada sistem kita. Petani kita arahkan, lahan kita siapkan, pasar juga kita jamin. Sisanya yang belum cair sedang kita kejar proses administrasinya,” katanya.
Selain melalui perbankan konvensional, terdapat 82 petani yang terbantu permodalannya lewat KUR Primkoppol, serta 9 petani lainnya melalui skema non-Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
“Total pendanaan kita cukup variatif. Ini semua demi memastikan tidak ada petani yang terhambat hanya karena masalah modal,” ucapnya memungkasi.
Polda Jabar berharap, sinergi lintas sektoral antara kepolisian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat ini dapat mengakselerasi tercapainya target swasembada jagung nasional secara berkelanjutan.
