8 Sapi Bantuan Pemerintah Hilang, Tinggal 2 Ekor: Dugaan Penyimpangan UPPO di Sumenep Disorot

SUMENEP, Jejak-kriminal.com – Program bantuan sapi dari pemerintah melalui kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) tahun 2020 kini menjadi sorotan serius. Dari total 8 ekor sapi bantuan, dilaporkan hanya tersisa 2 ekor, memicu dugaan penyimpangan anggaran negara.

Kasus ini terjadi di Dusun Jeruk, Desa Pekandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Hilang 6 Ekor, Ke Mana Sapi Bantuan Negara?

Berdasarkan keterangan Ketua Kelompok Tani Abadi berinisial H, sapi yang tersisa saat ini bahkan tidak berada di kandang kelompok, melainkan dititipkan di rumah kerabat.

Sementara itu, sebagian sapi lainnya disebut telah dijual dan mengalami kerugian. Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci terkait:

• Jumlah sapi yang dijual
• Nilai transaksi
• Alur penggunaan dana

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan pengelolaan bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat.

Dugaan Penyimpangan Program UPPO

Program UPPO sejatinya bertujuan untuk:

• Meningkatkan produktivitas pertanian
• Mendukung petani melalui bantuan ternak
• Mengembangkan pupuk organik berbasis kelompok

Namun, hilangnya sebagian besar sapi bantuan justru mengarah pada dugaan penyimpangan program yang berpotensi merugikan negara.

Pernyataan PPL dan Kontroversi Prosedur

Dalam konfirmasi terpisah, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berinisial D menyatakan tidak keberatan jika kasus ini dipublikasikan ke media.

Namun, muncul informasi lain yang cukup mengejutkan. Pihak yang disebut sebagai aspirator dikabarkan menyampaikan bahwa:

Tidak diperlukan surat keterangan kematian untuk sapi bantuan yang hilang.

Pernyataan ini memicu polemik karena dinilai bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah.

Akan Dilaporkan ke Kejaksaan

Atas temuan ini, pihak pelapor berencana membawa kasus tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan ke:

• Kejaksaan Negeri
• Kejaksaan Tinggi
• Kejaksaan Agung

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendorong penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penyimpangan yang terjadi.

Potensi Kerugian Negara

Hilangnya 6 ekor sapi bantuan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Jika terbukti terjadi penyimpangan, maka kasus ini bisa masuk dalam kategori:

• Penyalahgunaan bantuan pemerintah
• Dugaan tindak pidana korupsi
• Kelalaian dalam pengelolaan aset negara

Sorotan Publik dan Tuntutan Transparansi

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi dan pertanggungjawaban program bantuan.

Masyarakat berharap:

• Ada audit menyeluruh
• Penelusuran alur bantuan
• Penegakan hukum secara tegas

Penutup

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai hilangnya sebagian besar sapi bantuan tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap program bantuan pemerintah harus dilakukan secara ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.