Daftar Isi

Kontroversi Bisnis Lintah Darat Kepala Sekolah SD Negeri 10: Keuntungan Pribadi di Atas Segalanya

IMG 20240325 WA00941

Sumut-batubara-jejak-kriminal-Kepala Sekolah SD Negeri 10 di Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, menjadi sorotan publik karena keterlibatannya dalam bisnis lintah darat tanpa izin usaha yang sah. (25/03/2024)

Kepala Sekolah tersebut, yang diidentifikasi sebagai MS, terlibat dalam kegiatan meminjamkan atau membungakan uang kepada masyarakat dengan bunga sebesar 5%, tanpa izin resmi.

Pemaparan rinci mengenai kegiatan tersebut terungkap melalui surat perjanjian antara MS dan seorang warga, yang disusun di lokasi sekolah yang dipimpin oleh MS.Dalam perjanjian tersebut, MS menawarkan dana kepada warga untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan bunga sebesar 5%, tanpa memperhatikan aspek legalitas bisnis tersebut.

Meskipun MS memiliki tanggung jawab sebagai kepala sekolah, keterlibatannya dalam bisnis ini menimbulkan pertanyaan tentang etika dan integritas, karena hanya memperhatikan keuntungan pribadinya tanpa memperhatikan dampak sosial dan legalitasnya.

Tidak hanya melanggar aturan hukum terkait dengan usaha lembaga keuangan mikro tanpa izin, tetapi juga menimbulkan dugaan bahwa dana yang digunakan berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 10.

LSM KCBI menduga kuat bahwa dana yang digunakan oleh MS berasal dari dana BOS SD Negeri 10, menyoroti potensi penyalahgunaan kepercayaan dan dana publik untuk keuntungan pribadi.

Ketua LSM KCBI, Agus Sitohang, menekankan perlunya penyelidikan terhadap sumber dana BOS sekolah dan mengklarifikasi apakah MS memiliki izin usaha yang sah.

Tindakan MS juga mencoreng reputasi sebagai seorang kepala sekolah yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dan siswa.

Permintaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara untuk menilai dan mengambil tindakan tegas terhadap MS atas kelakuannya yang merugikan masyarakat dan mencoreng citra lembaga pendidikan telah dilakukan.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada MS masih menunggu respons, sementara masyarakat menunggu kejelasan mengenai dugaan penyalahgunaan kepercayaan dan dana publik yang menjadi perhatian utama dalam kontroversi ini. (red)