Kamis 29 Oktober 2025, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan September 2025. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Microsoft Teams. Ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan terkait kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang pada 5 Kabupaten/Kota sampai dengan 30 September 2025, realisasi pendapatan mencapai Rp82,3 Triliun mengalami kontraksi sebesar 1,40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y) . selain itu pada sisi belanja negara juga mencatatkan penurunan sebesar 5,08%. Penuruan pendapatan ditengarai disebabkan adanya penurunan realisasi Pajak Penghasilan (16,48%) dan Pajak Pertambahan Nilai (32,51%), meskipun di sisi lain penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai dan Pajak Lainnya mengalami peningkatan. Di sisi lain realisasi Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) melebihi target (127,82%) tumbuh sebesar 7,96%.
Belanja Negara s.d 30 September 2025 telah terealisasi sebesar 71,41% (Rp10,8 Triliun), mengalami penurunan sebesar 5,08% (y-o-y). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 12,12% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 75,86% dan Belanja Barang yang terealisasi sebesar 53,84%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 21,11%, dan belanja Bantuan Sosial yang telah terealisasi sebesar 61,77%. Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur 6,6 Triliun (75,13%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp4 Triliun atau 79,08% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,2 Triliun atau 71,10% dari alokasi pagu TA 2025. Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp741,1 Miliar atau sekitar 88,69% dari alokasi. Untuk penyaluran Dana Desa tahap II telah disalurkan ke 540 desa dengan rincian 260 desa di wilayah pada Kabupaten Malang, 265 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan 15 desa di wilayah Kota Batu.
Data spasial wilayah Malang Raya pada bulan September 2025, Kota Malang secara (m-t-m) mengalami inflasi sebesar 0,39% dan secara (y-o-y) mengalami inflasi sebesar 2,67% lebih tinggi dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan Nasional. Sementara data spasial wilayah Pasuruan pada bulan September 2025 wilayah Pasuruan secara (m-t-m) mengalami inflasi sebesar 0,28% dan secara (y-o-y) mengalami inflasi sebesar 2,59% lebih tinggi dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan lebih rendah dari inflasi Nasional. Secara umum komoditas penyumbang utama inflasi pada bulan September 2025 antara lain daging ayam ras, emas perhiasan dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat lingkup Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sampai dengan 30 September 2025 belanja K/L tagging inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan telah terealisasi sebesar Rp81,6 Miliar (60,28%) dari alokasi pagu sebesar Rp135,3 Miliar.
Nilai IPM kab/kota di wilayah Malang Raya dan Pasuruan periode 2020-2024 tumbuh secara konsisten dan semakin membaik, sejalan dengan pertumbuhan IPM di Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2024 IPM tertinggi berada di Kota Malang, yakni mencapai 84,68, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 83,39. Peningkatan IPM ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita per tahun.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Malang Raya dan Pasuruan tahun 2020 s.d 2024 secara umum menunjukkan adanya penuruan. TPT tertinggi berda di Kota Malang, yakni sebesar 6,10%,” Pungkas
Paujiah Kabiro Medan.
